Pimpinan DPR Belum Terima Surat dari Golkar soal Pengganti Azis Syamsuddin

 Wakil Ketua RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan hingga saat ini pimpinan belum menerima surat dari fraksi terkait nama pengganti.

"Sampai dengan hari ini kita belum ada surat masuk dan biarkan itu berproses sesuai mekanisme yang ada di partai Golkar, kita yang Deposit pulsa tanpa potongan di nanti tinggal menunggu hasil dari mekanisme yang dilakukan oleh internal partai Golkar," kata dia pada wartawan, Senin (27/9/2021).

Dasco menyebut proses pergantian posisi kursi Wakil Ketua DPR yang ditinggalkan Azis bukanlah hal yang rumit. Pihaknya tinggal menunggu surat resmi dari Golkar.

"Kalau suratnya masuk tinggal kita freebet tanpa deposit proses, gak susah kok," ucap dia.

Politikus Partai Gerindra itu menyatakan selama kekosongan kursi Wakil Ketua DPR bidang Korpolkam, Forum pimpinan mendelegasikan pimpinan lain menjadi Plt ketika ada pimpinan lain yang berhalangan.

BACA JUGA : 

Capaian Vaksinasi Disabilitas Jabar Diapresiasi Stafsus Presiden

"Itu bukan baru kali pertamanya penugasan itu, karena kadang kadang ada pimpinan yang ke luar negeri ada yang kunjungan kerja ke daerah, nah tugas tugasnya itu biasanya kemudian disepakati untuk di Plt kan sementara, yang bersangkutan tidak bisa menjalankan tugasnya," terangnya.

Oleh karena itu Dasco menyebut tidak ada tenggat waktu bagi Golkar untuk menyetor nama pengganti pengganti Azis.

"Kita membuat kontigensi plannya memberikan Plt kepada salah satu pimpinan DPR dalam menjalankan tugasnya (Azis), kalau tidak bisa tugas tugas yang ada terbengkalai," ujarnya.

Nantinya, setelah Golkar memberikan surat resmi penunjukkan, pimpinan akan membawa ke rapim dan dilanjut ke Paripurna.

"Nanti melalui fraksi akan mengusulkan kepada pimpinan DPR melalui penggantinya dan nanti akan diproses melalui rapat pimpinan badan musyawarah dan paripurna," kata Dasco.

Mengawali rangkaian kegiatan KPK selama sepekan di Jambi, hari ini, 27 September 2021 pukul 09.00 WIB hingga 12.00 WIB Ketua KPK beserta jajaran  Direktorat Korsup wilayah I KPK akan menghadiri Rakor Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jambi bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi," ujar Ipi dalam keterangannya, Senin (27/9/2021).

Rangkaian rapat pencegahan korupsi ini akan diikuti oleh sejumlah instasi, di antaranya yakni rakor Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah se-Provinsi Jambi, Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi DPRD se-Jambi, Rapat Koordinasi APH se-Jambi, Rapat Monitoring dan Evaluasi (monev) UKPBJ Pemprov Jambi, Rapat Optimalisasi Pendapatan dan Pembenahan Aset Pemoprov Jambi, Rapat Optimalisasi Pendapatan dan Aset Daerah Pemko Jambi, Rapat dengan Bank Jambi terkait implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), dan Tinjauan Lapangan Aset Bermasalah.

"Rangkaian kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi upaya penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. KPK telah memetakan dan mengidentifikasi titik rawan korupsi di daerah, yang meliputi delapan area intervensi yang terangkum dalam Monitoring Center for Prevention (MCP)," kata Ipi.  

Ipi mengatakan, delapan area intervensi tersebut, yaitu Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Keuangan Desa. 

Khususnya terkait area intervensi Perencanaan dan Penganggaran APBD, titik rawan korupsi antara lain berupa fee proyek atau ijon proyek, penerimaan hadiah terkait dengan pengesahan APBD, dana aspirasi, alokasi pokir yang tidak sah.