Peringatan Hari Antikorupsi International, Pekerjaan Rumah Indonesia

 Desember telah ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai , untuk meningkatkan kesadaran guna memerangi dan Bandar Slot Gacor mencegahnya. Semua negara berikrar memberantas kejahatan yang merusak hajat hidup orang banyak tersebut, termasuk Indonesia.

"Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi" tema Judi Slot Online Terbaik Terbesar Terpercaya di Indonesia  yang diangkat Indonesia dalam memperingati Hari Antikorupsi Internasional. Hal ini dirasa penting, karena masih banyak yang melakukan perbuatan tersebut.

Sebagai gambaran di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tahun 2021, ada 1.291 kasus korupsi yang ditangani lembaga tersebut.

"KPK tidak pernah lelah untuk memberantas korupsi, hal ini terbukti selama berdirinya KPK telah menangani 1.291 kasus," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2021, Kamis (9/12/2021).

Dia mengatakan, dari jumlah tersebut, sebanyak 22 gubernur dijadikan tersangka. Sementara bupati dan wali kota 133 orang yang dijerat. 281 anggota legislatif dibekuk dan lebih dari 300 pihak swasta dimintai pertanggungjawaban oleh KPK.

BACA JUGA : 

Presiden Jokowi Dijadwalkan Tinjau Posko Korban Letusan Semeru Hari Ini

"Karena itu, mari kita bangkitkan budaya antikorupsi," kata Firli.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan kembali bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa dan membutuhkan penanganan yang ekstra.

"Korupsi merupakan extraordinary crime yang mempunyai dampak luar biasa, oleh sebab itu, harus ditangani dengan extraordinary juga," kata Jokowi pada peringatan Hakordia, Kamis (9/12/2021).

Jokowi lantas membeberkan data kasus korupsi yang telah ditangani aparat hukum Indonesia. Menurutnya jumlah sudah cukup tinggi. Dilihat dari jumlah kasus yang ditangani aparat hukum jumlahnya juga termasuk tinggi.

Meski demikian Jokowi mengingatkan aparat tidak jumawa.

"Aparat penegak hukum termasuk KPK jangan berpuas diri, karena penilaian masyarakat terhadap upaya pemberantas korupsi masih diniliai belum baik. Semua harus sadar mengenai ini," tegas Jokowi.

Dia menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi berada di peringkat kedua masalah yang harus diselesaikan. Sementara peringkat pertama adalah penciptaan lapangan kerja dan ketiga adalah kebutuhan pokok.

Namun, kata Jokowi,sangat mempengaruhi pada indikator lainnya.

"Korupsi bisa ganggu lapangan kerja, korupsi juga bisa menaikkan harga kebutuhan pokok. Kalau dibandingkan negara tetangga di Asia Tenggara ranking indeks persepsi korupsi kita 2021 juga masih perlu kita perbaiki lagi," kata Jokowi.

Sebagai catatan, dia pun menyinggung bahwa Indonesia berada di bawah Malaysia. "Ini di Asia, bukan di Asia Tenggara. Ini dari 180 negara, Singapura sekali lagi ranking ketiga, Brunei Darussalam ranking 35, Malaysia ranking 57, dan Indonesia masih di ranking 102. Ini yang memerlukan kerja keras kita untuk memperbaiki indeks persepsi korupsi kita bersama-sama," kata Jokowi.

Meski di tingkat Asia tertinggal jauh, Jokowi menyebut masih ada kabar gembira di lingkup nasional. Jokowi menyebut adanya peningkatan dalam indeks perilaku antikorupsi masyarakat.

"Tapi ada perkembangan yang menggembirakan, sebagaimana ini data BPS mengenai indeks perilaku antikorupsi di masyarakat yang terus naik dan membaik. Tahun 2019 berada di angka 3,7, tahun 2020 di angka 3,84, tahun 2021 di angka 3,88, artinya semakin tahun semakin membaik," terang dia.

Jokowi menyebutkan, pemberantasan korupsi tidak boleh identik dengan penangkapan. Melainkan harus lebih fokus pada pencegahan. "Pemberantasan korupsi tidak boleh terus-terusan identik dengan penangkapan, pemberantasan korupsi harus mengobati akar masalah, pencegahanan merupakan langkah yang lebih fundamental dan kalau korupsi bisa kita cegah, kepentingan rakyat dapat terselamatkan," kata dia.

Jokowi juga menyebut penindakan korupsi bukan hanya untuk memberikan efek jera, tapi juga yang tak kalah penting adalah untuk menyelamatkan uang dan aset negara.

"Penindakan sangat penting untuk dilakukan secara tegas dan tidak pandang bulu. Bukan hanya untuk memberikan efek Jera kepada pelaku dan memberikan efek menakutkan, deterrence effect kepada yang berbuat, tetapi penindakan juga sangat penting untuk menyelamatkan uang negara dan mengembalikan kerugian negara," kata dia.

Karena itu, dia meminta para buron koruptor yang kabur ke luar negeri agar terus dikejar dan diadili. "Buron-buron pelaku korupsi bisa dikejar baik di dalam maupun luar negeri, aset yang disembunyikan oleh para mafia, mafia migas, mafia pelabuhan, mafia obat, mafia daging, mafia tanah bisa terus dikejar dan pelakunya bisa diadili," kata Jokowi, Kamis (9/12/2021).

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah mengejar para buron, Indonesia, kata Jokowi, memiliki beberapa kerja sama internasional untuk pengembalian aset tindak pidana.

"Treaty on mutual legal assistance, sudah kita sepakati dengan swiss dan rusia, mereka siap membantu penelusuran, pembekuan, penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana di luar negeri," ujar dia.

Jokowi juga menegaskan pemerintah terus mendorong agar Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana segera ditetapkan.

"Pemerintah terus mendorong segera ditetapkannya undang-undang perampasan aset tindak pidana. Ini juga penting sekali kita terus dorong dan kita harapkan tahun depan Insyaallah ini bisa selesai agar penegakan hukum yang berkeadilan bisa terwujud secara profesional dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahateraan rakyat," ujar Jokowi.